Konflik China – Taiwan dan Implikasinya Bagi Stabilitas Kawasan

Konflik antara China dan Taiwan menjadi isu yang sangat memprihatinkan dunia internasional akhir-akhir ini khususnya bagi negara Asia Timur. Hal ini dipertajam setelah adanya kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, Nancy Pelosi yang mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022. Konflik China dan Taiwan ini kembali memanas setelah sejumlah pesawat tempur China memasuki wilayah udara Taiwan. Menyikapi situasi tersebut, Presiden Tsai Ing-wen mengambil langkah dan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan apapun untuk mempertahankan diri. Jauh sebelum kunjungan Pelosi, hubungan China dan Taiwan memang sempat beberapa kali memanas. Konflik antara kedua negara ini tidak terlepas dari perspektif China yang menganggap bahwa Taiwan adalah bagian dari kedaulatan negaranya. Sementara dari perspektif Taiwan, mereka tidak mengakui klaim tersebut dan menganggap bahwa Taiwan adalah negara yang berdiri sendiri.

Menilik dari sejarah masa lalu, pada tahun 1950 Taiwan mendeklarasikan diri menjadi sekutu AS dan ikut berperang melawan Komunis China di Korea. AS juga pernah mengerahkan armada di selat Taiwan untuk melindungi negara tersebut dari ancaman serangan China. Atas kalkulasi kepentingan politik, AS kemudian melihat China menjadi Dewan Keamanan PBB dan AS pun memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China. Tetapi, AS juga memiliki komitmen untuk membantu mempertahankan Taiwan. Sebab bagi AS, Taiwan adalah mitra kerja sama ekonomi yang sangat strategis di kawasan Asia. AS juga tercatat sebagai mitra Taiwan dalam bidang militer.

Hubungan China dan Taiwan terus mengalami pasang dan surut. Setelah adanya kunjungan Pelosi, China mengerahkan sejumlah pesawat dan menembakkan rudal ke arah Taiwan. Sebagai upaya untuk mempertahankan diri, Taiwan juga mengerahkan jet untuk memberikan peringatan kepada 22 pesawat tempur China yang melintasi garis tengah Selat Taiwan ke zona pertahanan udaranya. Berkali-kali ditemukan ancaman penggunaan hard power terhadap upaya pemisahan diri negara Taiwan atas China. Dalam hal ini, Taiwan dihadapkan pada permasalahan besar terkait urusan dalam dan luar negeri jika ingin mendapatkan kedaulatan yang penuh. Sebab, adanya prinsip teguh One China Policy yang dipegang China memberikan dampak yang berakibat panjang bagi usaha Taiwan untuk diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Konflik China dan Taiwan dapat memberikan implikasi bagi stabilitas kawasan dan dapat lebih buruk daripada invasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya konflik antara kedua negara ini melibatkan negara lain yakni AS. Konflik antara China dan Taiwan yang secara jelas melibatkan AS dapat menjadi ancaman heksogen tetapi harus tetap diwaspadai. Konflik China dan Taiwan dapat berdampak terhadap sektor investasi dan perdagangan Indonesia. Sebab China dan AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Sehingga, gangguan dari salah satu atau kedua negara tersebut sebagai akibat dari ketegangan antara China dan Taiwan dapat berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia. China dan AS juga masuk dalam urutan 10 besar sebagai negara yang menyumbangkan investasinya di Indonesia. Jika AS terindikasi kuat mendukung usaha Taiwan dalam melumpuhkan China, konflik negara tersebut dapat menghambat iklim investasi Indonesia.

Hal yang menarik dari konflik kedua negara ini adalah perkembangan agresivitas militer China setelah adanya Pakta Trilateral AUKUS yang dikenal melibatkan Australia, Inggris, dan AS. Dunia menilai bahwa agresivitas China di Selat Taiwan adalah sebagai upaya untuk menegaskan posisi China yang menentang AUKUS dan penegasan bahwa Taiwan adalah bagian dari Beijing yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana diketahui juga bahwa China dan Taiwan adalah dua negara yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dan berada di kawasan Asia Pasifik. Sudah sangat jelas bahwa kedua ini adalah sumber pendorong utama perkembangan sektor perekonomian di kawasan.

Analisis lain adalah mengenai prospek pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang sangat dipengaruhi oleh demografi dan produktivitas serta adanya bantuan dari ekonomi digital. Dapat dipastikan bahwa konflik antara China dan Taiwan bukan hanya perihal permasalahan teritorial belaka. Faktor dukungan ekonomi negara maju, dukungan digitalisasi, dan pengaruh dari kebijakan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka konflik China dan Taiwan.

Hubungan yang sangat kompleks tidak hanya terjadi antara China dan Taiwan, akan tetapi juga bagi AS. Termuat dalam UU Relasi Taiwan bahwa AS tidak boleh terlibat dalam konflik militer Taiwan. Akan tetapi hal yang menjadi unik bahwa AS boleh menawarkan bantuan dan teknologi persenjataan kepada Taiwan agar mereka dapat membela diri jika diserang. Hingga saat ini, Taiwan sudah mendapatkan pengakuan secara de facto berstatus sementara oleh 23 negara yang dari keseluruhan negara tersebut kebanyakan berasal dari Afrika, Amerika Selatan, dan Pemerintah Vatikan di Roma. Pengakuan yang diperoleh Taiwan diterima karena Taiwan yang memiliki kekuatan ekonomi di kawasan Asia yang merupakan mitra strategis bagi banyak negara. Fakta lain adalah bahwa Taiwan juga merupakan mitra dagang dan ekonomi dengan beberapa negara di kawasan Eropa dan Asia Pasifik meski tanpa adanya pengakuan diplomatik.

China dengan kekuatan militernya dianggap akan dengan mudah dapat menguasai Taiwan. Namun, jika agresi militer China ke Taiwan terjadi, keberadaan Relasi Taiwan Act 1979 memberikan ruang bagi AS untuk membantu Taiwan. Taiwan juga meminta bantuan Australia untuk dapat meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan keamanan dan intelijen. Hal ini didasarkan bahwa Taiwan sangat sadar akan ancaman provokasi dan konfrontasi China yang kian semakin meluas. Jika agresi militer China terjadi dan melibatkan negara besar seperti AS dan Australia, maka hal tersebut dapat mengancam perekonomian China yang saat ini sedang naik daun. Sisi lain, agresi militer tersebut juga dapat berdampak terhadap perekonomian global. Mengingat China dan AS adalah bagian dari kekuatan ekonomi global. Tentu saja kebijakan ekonominya akan berpengaruh bagi perkembangan perekonomian internasional.